Konferensi Pers Internasional untuk Tibet, Mendesak China Meneggakkan HAM – 3 Mei 2019, Di Dharamshala, India yang menandai adanya kebebasan pers di seluruh dunia Internasional tahun 2019 ini mengadakan sebuah pers yang membahas hal tentang isu-isu Tibet yang tidak mendapatkan sebuah kebebasan atau lebih tepatnya mendapatkan sebuah penindasan dari komunis China.

Pers ini diadakan oleh organisasi yang benar-benar aktif dalam penegakan Hak Asasi Manusia dan Jurnalis-jurnalis Tibet. Mereka berkumpul dalam sebuah pers hanya untuk memberikan kecaman terhadap pemerintahan China yang melanggar sebuah garis mengenai adanya kebebasan untuk berekpresi dan memegang sebuah keyakinan serta mengajukan sebuah tuntutan atas segala masalah di Tibet untuk segera diakhiri.

Pada saat melakukan pers di The Tibetan Center for Human Rights and Democracy (TCHRD) dan juga Association of Tibetan Journalist (ATJ) mereka meminta seluruh komunitas atau kelompok skala Internasional untuk masuk ke dalam pemerintahan China dan memojokkan Tiongkok untuk menghapuskan atau membakar habis segala peraturan mengenai kebebasan di Tibet. Dimaksudkan di sini adalah untuk memberikan sebuah kebebasan sedikit untuk para kelompok HAM dan jurnalis untuk melakukan liputan perjalanan ke Tibet tanpa campur tangan dari pemerintahan manapun. Pada pers itu juga membahas hal lain mengenai sebuah sistematis Tiongkok mengenai pembatasan hak kebebasan untuk bergerak, berekspresi, berbicara di wilayah Tibet oleh otoritas pemerintahan China. Bahwasannya, dalam pers juga menyampaikan tentang jurnalis istimewa yang bisa memasuki wilayah Tibet ini dijaga ketat sehingga susah untuk berbicara ke orang Tibet. Para jurnalis ini di intimidasi jika menanyakan sesuatu hal terhadap orang tibet dan akan mendapatkan sebuah pelecehan. Jika para jurnalis mencari informasi kepada orang Tibet maka akan timbul permasalahan yang lebih besar untuk orang Tibet yang diajak berbicara oleh jurnalis.

Begitulah singkat informasi mengenai konferensi pers Internasional mengenai permasalahan atau isu yang sedang gempar di wilayah Tibet. Isu yang saat ini sedang panas adalah HAM manusia dan juga bermunculannya situs judi bola ilegal dari China. Dan, pers ini hanya menginginkan otoritas pemerintahan China untuk menegakkan yang namanya HAM dan meminta sedikit keadilan orang Tibet yang sudah lama menderita.

Perayaan Tianamen Square oleh Aktifis China dan Tibet – Permasalahan mengenai hak asasi manusia di seluruh penjuru dunia ini tidak akan pernah habis jika dibahas. Dari adanya permasalahan menganai hak asasi manusia atau minoritas kemanusiaan ini banyak sekali bermunculan organisasi-organisasi baru atau kelompok aktivis masyarakat yang berguna utuk membantu menyuarakan hak-hak orang yang tertindas. Salah satunya, permasalahan yang ada di Tibet, Tiongkok yang sudah ada sejak 60 tahun lamanya. Para aktivis sudah menyuarakan bahkan mendesak pemerintahan China untuk memberikan kebebasan terhadap orang Tibet untuk berekspresi, berbicara, ataupun bergerak selayaknya manusia normal. Isu Tibet ini, sudah dilirik oleh dunia dan sebagian orang-orang penting layaknya Tim Loughton juga memberikan suaranya terhadap ketegakkan hak asasi manusia untuk orang Tibet.

Pada, 5 Juni 2019 lalu para aktifis yang terbentuk karena kurangnya keadilan HAM untuk orang Tibet ini melakukan unjuk rasa. Para aktifis Tibet dan China ini memperingati ulang tahun dari 30 tahun lamanya “Tiananmen Square”. Pada masa lalu, jalan kedutaan ini berganti nama menjadi jalan “Tiananmen Square” dimana dahulunya para pengunjuk rasa ini mengecamkan pemerintah China atas segala tindakan penumpasan yang terjadi di tahun 1989. Mereka para aktifis China dan Tibet ini mengingat bahwasannya para pengunjuk rasa terdahulu mengutuk kekejaman dari Beijing dan para pengunjuk rasa ini menyerahkan hidup mereka demi keadilan yang haruslah ditegakkan. Banyak sekali kejadian dari tahun 1989, dimana orang-orang yang berperan sebagai aktifis ini mendapatkan kematian bahkan ada juga aktifis yang diasingkan oleh pemerintah China. Tujuan adanya, peringatan ulang tahun selama 30 tahun ini oleh para aktifis China dan Tibet ini masih tetap mengarah pada isu Tibet dan permintaan sebuah kebebasan orang Tibet terhadap hak asasi manusia. Salah satu aktifis bernama Shao Jiang ini mengutarakan bahwasannya peringatan ini adalah mengingatkan sebuah kejadian dari perlawanan para aktifis terdahulu demi ketegakkan kebenaran untuk orang-orang yang tertindas dan hal ini tentunya membawa ingatan baru untuk para aktifis yang ingin membebaskan Tibet. Walaupun, pemerintah China berusaha untuk menghapus segala ingatan mengenai “Tianamen Square” tentunya hal seperti ini haruslah diteruskan kepada para generasi selanjutnya. Peringatan ini mengingatkan aktifis China dan Tibet ini untuk membantu menegakkan keadilan di Tibet walaupun akan terjadi masalah terhadap para aktifis ini.

Begitulah singkat informasi mengenai aktifis China dan Tibet yang merayakan ulang tahun dari “Tianamen Square” untuk memberikan semangat berjuang kepada mereka atas ketidak adilan pemerintah China terhadap orang-orang di Tibet. Pemerintah China melakukan penindasan yang membuat orang Tibet ini susah untuk bergerak, berekspresi, dan berbicara ke orang-orang sekitar. Bahkan, jurnalis yang menjadi salah satu anggota yang meliput di Tibet ini mengalami penjagaan yang begitu ketat dari polisi yang ada di Tibet.

Masyarakat lokal di berbagai daerah tentunya memiliki ritual pemakaman yang berbeda-beda. Pemakaman menjadi salah satu moment paling menyedihkan, suasana haru ditinggalkan oleh orang yang dicintai seakan ikut melebur bersama jenazah yang dikubur ataupun dikremasi. Setiap daerah memiliki cara menguburkan jenazah yang berbeda-beda. Di Indonesia misalnya, beberapa penduduk lokal menggunakan cara yang unik untuk menguburkan jenazah. Di bali, masyarakat Hindu percaya bahwa roh orang yang sudah meninggal akan diterima oleh sang pencipta dengan cara membakar jenazahnya dan menyimpan abunya untuk di do’akan.

Berbeda lagi dengan ritual pemakaman di negara lain. Kabarnya, di Tibet ada ritual pemakaman yang paling mengerikan di dunia. Umumnya menguburkan jenazah adalah dengan memasukkannya ke dalam tanah, berbeda halnya dengan penduduk lokal Tibet. Mayoritas penduduk disana beragama Budha, mereka percaya bahwa setelah kematian masih ada reinkarnasi yaitu orang yang mati tersebut akan hidup kembali pada kelahiran masa depan. Orang yang sudah mati dipercaya rohnya telah diangkat ke langit maka dari itu penduduk lokal menamakan ritual pemakamannya dengan sebutan “jhator” atau pemakaman di langit. Apa yang membedakan ritual tersebut dengan pemakaman lainnya? Dalam ritual tersebut sebenarnya jenazah tidak dikubur dengan alasan karena tanah di berbatu sehingga sulit menemukan tanah, sebagai gantinya mereka memutilasi tubuh jenazah kemudian memberikannya kepada burung bangkai.

Burung bangkai dalam kepercayaan penduduk asli Tibet dimaknai sebagai sang penari langit, artinya burung-burung tersebut adalah perwujudan dari reinkarnasi malaikat. Mereka percaya bahwa burung bangkai yang datang berkerumun di atas gunung saat pemakaman adalah para malaikat yang hadir untuk menjemput roh orang yang telah meninggal tersebut. Prosesi upacara dimulai dari membiarkan jkenazah selama tiga hari, konon sebelum dimutilasi, jeanzah akan dido’akan oleh biksu. Setelah di doakan barulah acara pemotongan dimulai, pemotongan pertama diawali dari bagian punggung sampai ke bagian lain. Penduduk lokal percaya bahwa agar roh bisa sampai ke surga maka semua anggota tubuh jenazah harus dimakan burung bangkai.

Pendidikan merupakan salah satu pilar sebuah negara, kebanyakan negara di dunia unggul karena bidang pendidikanny. Tidak salah apabila beberapa negara maju telah mendidik generasi muda sejak dini untuk menempuh pendidikan, seperti misalnya jepang. Negara yang terkenal dengan kepiawaiannnya membuat robot ini didapuk sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas berpendidikan tinggi, sistem keja dan pendidikan di negara tersebut memperlihatkan betapa penduduknya sangat disiplin.

Berbeda dengan di Tibet, daerah yang notabene masuk ke dalam wilayah Cina ini memiliki sistem pendidikan yang belum memadai. Penduduk Tibet rata-rata memperoleh pendidikan selama 8,4 tahun dari dasar hingga menengah. Awalnya pada tahun 2012 pemerintah daerah Tibet memberikan investasi yang cukup besar untuk membiayai pendidikan anak-anak usia sekolah dasar di daerah tersebut. Namun pada kenyataannya setahun setelah investasi diberikan, pendidikan anak-anak tingkat sekolah dasar belum dapat mencapai 100%. Namun setidaknya hal itu sudah bertambah banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dinas pendidikan setempat mengabarkan bahwa di tahun 2013 tingkat pendidikan anak sekolah dasar di Tibet berada pada angka 99,59%. Tepatnya lima tahun sebelum adanya investasi biaya pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah dasar, pada tahun 2007 pemerintah setempat sempat mencanangkan program wajib belajar 9 tahun secara gratis namun ternyata realisasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga pada akhirnya pendidikan yang diterima oleh penduduk hanya setengah-setengah saja.

Kurangnya wawasan mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan pemuda menyebabkan orangtua enggan menyekolahkan anaknya, padahal biaya yang digunakan untuk mendukung program wajib belajar tersebut tidak sedikit. Tentunya hal ini berkaitan dengan peran pemerintah yang kurang memberikan sosialisasi pendidikan kepada penduduk yang tinggal di kawasan terpencil.

Pada tahun 2012, pemerintah Tibet kemudian mulai mencanangkan kembali program pendidikan yang baru. Dengan penambahan investasi di anggaran pendidikan, akhirnya pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan wajib belajar 15 tahun untuk penduduk asli Tibet. Lalu bagaimanakah respon masyarakat? Nampaknya masyarakat masih enggan untuk menyentuh ranah pendidikan secara maksimal.

Data dari beberapa sumber mengatakan bahwa penelitian terbaru menyatakan tingkat pendidikan di Tibet masih di bawah rata-rata dari program yang dicanangkan oleh pemerintah dimana wajib belajar 15 tahun hanya menjadi angan-angan saja karena realitanya rata-rata masyarakat Tibet hanya memperoleh pendidikan 8,4 tahun saja. Perkembangan ekonomi yang masih berantakan tentu saja menjadi penghalang bagi daerah ini untuk memajukan bidang pendidikannya. Rencananya pemerintah melalui dinas pendidikan setempat akan menambah anggaran subsidi pendidikan hingga 70,5 juta yuan, kabar tersebut ditanggapi dingin oleh penduduk setempat. Dari jumlah subsidi tersebut rencananya setiap siswa akan mendapatkan biaya masing-masing sekitar 2.900 yuan dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA.

Negara Tibet siap melakukan Revolusi Toilet guna meningkatkan kebersihan lingkungan serta mendorong segi pariwisata yang ada di negara tersebut. Revolusi Toilet dilakukan dengan menginvestasikan banyak dana terutama di Wilayah Otonomi Tibet serta Tiongkok bagian barat. Wilayah-wilayah ini nantinya akan mendapat bantuan dana sekitar 1.2 miliar yuan atau setara USD 173 juta guna membangun serta memperbaiki dua ribu toilet. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Pemerintah Regional Tibet, Losang Jamcan. Apalagi, dalam sepuluh tahun terakhir, mayoritas toilet kering yang tersebar di kota-kota besar Tibet sudah diganti menggunakan toilet siram. Namun, jenis toilet kering masih bisa ditemukan terutama di daerah-daerah pedesaan. Nantinya, dua ribu toilet yang dibangun dan diperbaiki ini akan tersebar di tempat-tempat wisata hingga di tempat-tempat umum. Sasaran utamanya terutama adalah tempat-tempat yang jadi pusat keramaian, baik oleh wisatawan ataupun warga lokal. Sementara di Kota Shannan, Tibet Selatan, pembangunan 200 toilet sudah mulai dilakukan pada 2017. Toilet-toilet baru ini terutama akan dibangun di tempat-tempat wisata.

Revolusi Toilet ini tak sekedar dilakukan oleh negara Tibet, namun juga wilayah-wilayah lainnya yang ada di Tiongkok. Standar nasional telah mewajibkan agar tiap rumah di pedesaan maupun perkotaa dilengkapi toilet bersih. Selain itu, toilet juga dapat berupa toilet kering maupun siram serta wajib dilengkpai tangki penampungan yang tersiman dalam tanah. Toilet bersih juga termasuk tembok, atap serta pintu dengan luas minimalnya adalah dua meter persegi. Adanya Revolusi Toilet diharapkan akan membuat para wisatawan baik dari dalam maupun luar Tibet makin betah saat menjelajah negara berjuluk Atap Dunia ini. Seperti kita tahu, Tibet terutama populer sebagai tujuan wisata internasional karena letaknya di ketinggian sehingga menyuguhkan panorama alam luar biasa.

Termasuk di antaranya adalah wisata ikonik Tibet yaitu Gunung Everest. Dengan tercapainya kebersihan dan sanitasi yang memadai, sektor pariwisata Tibet diharapkan akan semakin meningkat. Masalah kebersihan di Tibet memang masih jadi PR besar. Apalagi untuk para pendaki yang berada di basecamp Everest, mereka biasanya sudah tak asing melihat kondisi WC yang terbilang jorok serta berbau menyengat. Kondisi ini kadang akan jadi hambatan tersendiri karena membuat perasaan tidak nyaman bagi para wisatawan. Revolusi Toilet diadakan agar wisatawan dari bandar bola semakin nyaman dan betah saat menjelajah Tibet.

Selain permasalahan toilet, negara-negara China termasuk Tibet juga terkenal bermasalah akan sambungan internet. Wisatawan dari luar negeri akan sangat disarankan untuk mendownload VPN atau Virtual Private Network terlebih dahulu. Internet di China memang mendapat perlindungan sangat ketat. Bahkan untuk mesin pencari Google dan aneka media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram takkan bisa dibuka di sana. Hal ini terkait kebijakan lokal dan takkan bisa diubah lagi. Ketika masih berada di Indonesia, download VPN terlebih dahulu agar kita bisa tetap membuka aneka situs internet ataupun menggunakan media sosial. Memang sangat banyak persiapan yang harus dipahami dan disiapkan sebelum mengunjungi Tibet, selain persiapan dana tentunya. Fisik harus kuat karena selama di Tibet, kita akan sering berjalan kaki dan oksigen di sana terbilang tipis. Selain itu, apabila kita berkunjung ke Tibet di musim dingin, maka siapkan pakaian ekstra tebal. Musim terbaik untuk mengunjungi Tibet sendiri adalah di musim gugur ataupun musim panas yang hangat, sekitar bulan Juni hingga Agustus.

Pendidikan dasar merupakan pondasi bagi anak-anak untuk mencapai mimpi dan cita-cita. Bagi sebagian orang, memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak mereka adalah sebuah kewajiban. Pemerintah dunia melalui pbb telah mengeluarkan kebijakan baru bagi negara-negara bawahannya untuk memberikan pendidikan dasar bagi penduduk, banyaknya kasus buta huruf di berbagai tempat menyebabkan kini perhatian dunia lebih terfokus pada pendidikan. Salah satu darah di Asia yang saat ini belum mapan dari sisi pendidikannya ialah Tibet. Daerah otonomi Cina ini menjadi salah satu perhatian baik oleh Cina maupun dunia. Kritik pemerintah atas Cina mulai bermunculan, seakan Cina meng-anak-tirikan Tibet karena gelar otonomi yang disandangnya.

Kabar yang mulai bermunculan, penduduk Tibet banyak yang masih belum mengenayam pendidikan dasar. Kebanyakan dari penduduk lokal belum memiliki perhatian serius pada bidang ini. Tentu saja dampak yang dirasakan cukup signifikan, berbagai upaya pemerintah telah dilakukan salah satunya mencanangkan program wajib belajar gratis. Program tersebut pernah dilakukan pada tahun 2012 dengan anggaran lebih dari 18 milyar dolar AS, tentunya biaya yang cukup besar ini menjadi perhatian utama publik di luar Tibet. Masalahnya anggaran tersebut cukup banyak untuk ukuran subsidi pendidikan, ini semata-mata sebagai bukti keseriusan pemerintah Tibet untuk memajukan pendidikan dasar bagi penduduknya.

Namun sayang upaya yang dilakukan pemerintah belum menampakkan hasil yang maksimal, dari kurun tahun 2007 hingga 2012 tercatat bahwa penduduk yang mengikuti pendidikan dasar hanya 95 persen saja. Hal ini tentunya menjadi tamparan keras baik untuk pihak Cina maupun Tibet sebagai daerah otonomnya. Meskipun begitu, Cina sepertinya enggan bicara dan hanya tutup mata dengan hal ini. Konflik antara Cina dan Tibet nampaknya belum 100% reda, konflik tersebut akhirnya berbuntut panjang hingga sekarang. Menurut agen bola ini, sistem pendidikan dasar di Tibet yang masih belum maksimal hendaknya memang memerlukan perbaikan, baik dari pola sosialisasi pendidikannya maupun anggaran subsidi pendidikan yang harus dialokasikan sesuai dengan kebutuhan penduduk sehingga akses pendidikan dasar merata di seluruh daerah.