Pendidikan dasar merupakan pondasi bagi anak-anak untuk mencapai mimpi dan cita-cita. Bagi sebagian orang, memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak mereka adalah sebuah kewajiban. Pemerintah dunia melalui pbb telah mengeluarkan kebijakan baru bagi negara-negara bawahannya untuk memberikan pendidikan dasar bagi penduduk, banyaknya kasus buta huruf di berbagai tempat menyebabkan kini perhatian dunia lebih terfokus pada pendidikan. Salah satu darah di Asia yang saat ini belum mapan dari sisi pendidikannya ialah Tibet. Daerah otonomi Cina ini menjadi salah satu perhatian baik oleh Cina maupun dunia. Kritik pemerintah atas Cina mulai bermunculan, seakan Cina meng-anak-tirikan Tibet karena gelar otonomi yang disandangnya.
Kabar yang mulai bermunculan, penduduk Tibet banyak yang masih belum mengenayam pendidikan dasar. Kebanyakan dari penduduk lokal belum memiliki perhatian serius pada bidang ini. Tentu saja dampak yang dirasakan cukup signifikan, berbagai upaya pemerintah telah dilakukan salah satunya mencanangkan program wajib belajar gratis. Program tersebut pernah dilakukan pada tahun 2012 dengan anggaran lebih dari 18 milyar dolar AS, tentunya biaya yang cukup besar ini menjadi perhatian utama publik di luar Tibet. Masalahnya anggaran tersebut cukup banyak untuk ukuran subsidi pendidikan, ini semata-mata sebagai bukti keseriusan pemerintah Tibet untuk memajukan pendidikan dasar bagi penduduknya.
Namun sayang upaya yang dilakukan pemerintah belum menampakkan hasil yang maksimal, dari kurun tahun 2007 hingga 2012 tercatat bahwa penduduk yang mengikuti pendidikan dasar hanya 95 persen saja. Hal ini tentunya menjadi tamparan keras baik untuk pihak Cina maupun Tibet sebagai daerah otonomnya. Meskipun begitu, Cina sepertinya enggan bicara dan hanya tutup mata dengan hal ini. Konflik antara Cina dan Tibet nampaknya belum 100% reda, konflik tersebut akhirnya berbuntut panjang hingga sekarang. Menurut agen bola ini, sistem pendidikan dasar di Tibet yang masih belum maksimal hendaknya memang memerlukan perbaikan, baik dari pola sosialisasi pendidikannya maupun anggaran subsidi pendidikan yang harus dialokasikan sesuai dengan kebutuhan penduduk sehingga akses pendidikan dasar merata di seluruh daerah.